Surosowan.id – Warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menyatakan gugatan mereka tidak dapat diterima.

‎Putusan PTTUN Jakarta dengan Nomor 209/B/2026/PTTUN.JKT tersebut diucapkan pada 4 November 2026. Majelis hakim menguatkan putusan PTUN Serang Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG terkait gugatan enam warga terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan.

‎Kuasa hukum warga Rancapinang, Rizal Hakiki, mengatakan putusan tersebut membuat substansi gugatan masyarakat belum pernah diperiksa oleh pengadilan, meskipun perkara telah melewati dua tingkat peradilan.

‎Menurut Rizal, sejak awal warga menggugat keabsahan keputusan administrasi berupa penerbitan sertifikat tanah oleh negara yang dinilai mencakup bidang-bidang tanah yang selama puluhan tahun dikuasai dan dikelola masyarakat.

‎“Persoalan yang kami ajukan bukan semata-mata meminta pengadilan menentukan siapa pemilik tanah. Kami juga mempersoalkan bagaimana proses penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Pertahanan bisa mencakup tanah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan warga,” kata Rizal Rabu (18/11/2026).

‎Atas putusan banding tersebut, kata Rizal, warga bersama Koalisi Rancapinang Untuk Keadilan memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum itu ditempuh untuk meminta koreksi terhadap pertimbangan PTTUN Jakarta, khususnya mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menguji legalitas keputusan administrasi yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat.

‎Koalisi berharap Mahkamah Agung dapat memberikan ruang pemeriksaan terhadap legalitas penerbitan sertifikat tersebut. Mereka menilai negara tidak seharusnya berlindung di balik kewenangannya untuk menghindari pengujian atas keputusan administrasi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

‎”Bagi warga Rancapinang, tanah bukan sekadar bidang dalam dokumen pertanahan. Tanah merupakan sumber penghidupan, tempat mereka membangun kehidupan, serta ruang yang diwariskan antargenerasi,” tuturnya.

‎Dalam pertimbangannya, PTTUN Jakarta menilai persoalan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah siapa pihak yang paling berhak secara hukum menguasai atau memiliki tanah objek sengketa. Majelis kemudian berpandangan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah hukum privat atau perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum.

‎Atas pertimbangan itu, majelis menilai PTUN Serang telah tepat menerima eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan gugatan warga tidak dapat diterima.

‎Rizal dan tim advokasi menyayangkan pertimbangan tersebut. Sebab, menurut mereka, pengadilan semestinya tetap memberikan ruang untuk menguji legalitas penerbitan keputusan administrasi pertanahan yang menjadi objek gugatan.

‎Terlebih, dalam pertimbangannya, PTTUN Jakarta mencatat dalil warga mengenai penguasaan tanah seluas 171.471 meter persegi atau sekitar 17,14 hektare secara nyata, terus-menerus, terbuka, dan turun-temurun. Warga juga mengaku telah memenuhi kewajiban perpajakan atas tanah tersebut.

‎Sementara itu, Kementerian Pertahanan mendasarkan perolehan tanah pada proses tukar guling (ruislag) dengan PT Mandirinusa Grahaperkasa. Pengadilan juga mencatat bahwa bidang tanah milik dua penggugat, Rohani dan Mista, tidak seluruhnya masuk dalam objek sengketa.

‎”Berbagai fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian untuk memeriksa lebih jauh persoalan administrasi penerbitan sertifikat yang dipersoalkan warga,” tegas Rizal.

‎Rizal menegaskan, bagi tim advokasi, sejumlah fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian dalam memeriksa persoalan administrasi penerbitan sertifikat. Namun, hingga putusan banding dijatuhkan, belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dapat menjawab apakah penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum.

Konflik tanah di Desa Rancapinang sendiri telah berlangsung sejak 1996. Saat itu, masyarakat mengaku diminta meminjamkan tanah untuk kepentingan latihan militer. Namun, dalam perkembangannya, proses tersebut berubah menjadi pengambilalihan tanah yang kemudian diklaim sebagai bagian dari tanah negara.

‎Ganti rugi yang semula dipahami masyarakat sebagai kompensasi atas tanaman disebut kemudian dijadikan dasar pelepasan hak atas tanah.

‎Pada 2012, Sertipikat Hak Pakai atas nama Kementerian Pertahanan diterbitkan terhadap tanah yang menurut warga masih mereka kuasai dan manfaatkan sebagai lahan pertanian serta perkebunan.

‎Konflik kembali mencuat ketika pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 842/Badak Sakti mulai dilakukan di wilayah tersebut pada 2025. Sejumlah lahan dan tanaman produktif milik warga terdampak pembangunan, meskipun keberatan masyarakat telah disampaikan sejak lama.

‎Warga menegaskan putusan banding tersebut bukan akhir perjuangan mereka. Seluruh upaya hukum yang tersedia akan ditempuh untuk mempertahankan tanah yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.

‎
Penulis: Ukat Saukatudin/JW Surosowan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here