Ada masa ketika mahasiswa menjadi salah satu kekuatan yang paling ditakuti penguasa. Bukan karena mahasiswa memiliki senjata atau pasukan, melainkan karena mereka punya sesuatu yang jauh lebih mengganggu bagi sebuah rezim.
Indonesia mengalaminya pada 1998
Setelah bertahun-tahun berada di bawah pemerintahan Soeharto, gerakan mahasiswa berkembang menjadi kekuatan politik yang ikut mendorong runtuhnya Orde Baru. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Komnas HAM sendiri mencatat bahwa tekanan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dari proses menuju Reformasi.
Tetapi setelah Soeharto turun, persoalan tidak langsung selesai.
Justru pada bulan-bulan berikutnya, perebutan arah politik Indonesia semakin keras. Mahasiswa menuntut reformasi yang lebih jauh, sementara sebagian kekuatan politik dan kelompok masyarakat menginginkan stabilitas serta mempertahankan sejumlah kepentingan lama.
Di tengah situasi itulah nama Pam Swakarsa muncul dengan wajah yang sampai sekarang masih menyisakan kontroversi.
Dari Pengamanan Menjadi Massa Tandingan
Secara sederhana, Pam Swakarsa berarti pengamanan swakarsa, yakni pengamanan yang melibatkan masyarakat secara sukarela. Konsep pengamanan masyarakat sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia.
Yang membuat Pam Swakarsa 1998 berbeda adalah konteks politik ketika kelompok tersebut muncul.
Menjelang Sidang Istimewa MPR 1998, mahasiswa kembali turun ke jalan. Mereka menolak Sidang Istimewa dan menuntut perubahan politik yang lebih mendasar. Penelitian yang diterbitkan Jurnal Politica DPR RI mencatat bahwa Pam Swakarsa pada masa itu dibentuk dan cenderung digunakan untuk membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR. Kelompok tersebut ditempatkan di antara demonstran dan aparat kepolisian.
Di sinilah persoalannya mulai menjadi rumit.
Ketika aparat negara berhadapan langsung dengan mahasiswa, benturannya terlihat sebagai persoalan antara negara dan rakyat. Tetapi ketika massa sipil ditempatkan di depan mahasiswa, persoalannya berubah.
Yang berhadapan bukan lagi hanya mahasiswa dengan aparat. Massa berhadapan dengan massa.
Dan ketika massa berhadapan dengan massa, konflik politik bisa dengan mudah berubah menjadi konflik horizontal.
Mahasiswa Tidak Lagi Hanya Berhadapan dengan Negara
Dalam rangkaian demonstrasi menjelang Sidang Istimewa, kelompok Pam Swakarsa digunakan untuk menghadang gerakan pro-demokrasi, Provokasi terhadap mahasiswa serta mobilisasi kelompok dari berbagai tempat.
Gambaran ini penting karena menunjukkan bagaimana cara kerja sebuah konflik dapat berubah.
Mahasiswa yang sebelumnya berhadapan dengan pemerintah kemudian harus menghadapi kelompok masyarakat lain yang mengklaim sedang menjaga keamanan.
Di atas kertas, dua kelompok itu sama-sama warga negara.
Namun di lapangan, kepentingannya dibuat berlawanan.
Mahasiswa mengatakan mereka sedang memperjuangkan Reformasi. Kelompok yang berhadapan dengan mereka menganggap demonstrasi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
Ketika dua narasi tersebut bertemu di jalan, yang muncul bukan lagi diskusi.
Yang muncul adalah benturan.
Kenapa Mahasiswa Harus Dibenturkan?
Di sinilah Pam Swakarsa menjadi menarik untuk dibahas bukan hanya sebagai kelompok pengamanan, tetapi sebagai bagian dari strategi menghadapi gerakan massa.
Gerakan mahasiswa memiliki kekuatan ketika mereka mampu berkonsolidasi. Mahasiswa dari berbagai kampus, organisasi, kelompok masyarakat sipil, buruh, dan elemen demokrasi dapat bertemu dalam satu tuntutan.
Kekuatan seperti itu tentu sulit dihadapi jika semua pihak bergerak sebagai satu blok.
Membenturkan massa dengan massa menghasilkan situasi yang berbeda.
Mahasiswa tidak lagi hanya sibuk menyampaikan tuntutan politik. Mereka juga harus menghadapi ancaman bentrokan, menjaga kampus, mengamankan peserta aksi, dan berhadapan dengan kelompok masyarakat yang secara politik ditempatkan sebagai lawan.
Dengan kata lain, energi gerakan bisa terkuras untuk menghadapi konflik horizontal.
Ini bukan sekadar dugaan yang muncul belakangan. Pam Swakarsa secara eksplisit mencatat bahwa kelompok tersebut kerap dibenturkan dengan demonstrasi mahasiswa menjelang Sidang Istimewa MPR.
Namun tetap ada hal yang harus dibedakan.
Mengatakan Pam Swakarsa digunakan untuk membendung demonstrasi dalam sepanjang sejarah Indonesia adalah kenyataan pahit. Tetapi menyimpulkan bahwa seluruh gerakan mahasiswa sengaja dipecah oleh satu aktor tunggal adalah klaim yang jauh lebih besar dan membutuhkan bukti tersendiri.
Gerakan mahasiswa 1998 sendiri bukan kelompok yang sepenuhnya homogen.
Di dalamnya terdapat perbedaan organisasi, strategi, tuntutan, dan pilihan politik.
Justru di situlah politik bekerja.
Ketika Lawan Politik Dibuat Terlihat Seperti Musuh
Konflik menjadi semakin berbahaya ketika mahasiswa tidak lagi melihat kelompok di depannya sebagai sesama warga negara.
Mereka melihat musuh.
Sebaliknya, kelompok yang berhadapan dengan mahasiswa juga dapat melihat demonstran bukan sebagai warga yang sedang menyampaikan aspirasi, melainkan sebagai ancaman terhadap keamanan.
Narasi seperti ini membuat benturan menjadi jauh lebih mudah terjadi.
Pam Swakarsa 1998 memiliki reputasi buruk karena dikaitkan dengan aksi vigilantisme dan pelanggaran HAM. Kekhawatiran bahwa model pengamanan semacam itu dapat membuka ruang kekerasan sosial dan politik ketika kelompok sipil berhadapan dengan masyarakat lain tanpa mekanisme hukum yang jelas.
Persoalannya bukan lagi siapa yang paling benar di antara dua kelompok.
Persoalannya adalah mengapa warga sipil ditempatkan dalam posisi untuk berhadapan secara fisik dengan warga sipil lainnya dalam situasi politik yang sangat panas.
November 1998 Menjadi Titik yang Sulit Dilupakan
Ketegangan mencapai titik serius ketika Sidang Istimewa MPR berlangsung.
Pada 10 November 1998, Pam Swakarsa bergerak ke sejumlah lokasi strategis di sekitar kompleks MPR/DPR dan kawasan Senayan. Kajian Jurnal Politica mencatat kelompok tersebut berada di posisi terdepan yang berhadapan langsung dengan massa. Kerusuhan kemudian pecah dan menimbulkan korban jiwa dari pihak massa maupun Pam Swakarsa, sementara rangkaian peristiwa tersebut juga berkaitan dengan Tragedi Semanggi.
Inilah ironi terbesar dari gagasan pengamanan itu.
Kelompok yang seharusnya membantu menjaga keamanan justru berada dalam situasi yang berujung pada kekerasan.
Dan ketika kekerasan terjadi, yang menjadi korban bukan hanya orang yang dianggap sebagai lawan politik.
Orang-orang biasa juga bisa ikut menjadi korban.
Komnas HAM mencatat Tragedi Semanggi I dan II sebagai bagian dari rangkaian peristiwa 1998 yang kemudian dipersoalkan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM berat. Sampai bertahun-tahun setelah Reformasi, penyelesaian kasus-kasus tersebut masih menjadi persoalan.
Yang Perlu Dibedakan: Pam Swakarsa 1998 dan Pengamanan Swakarsa Sekarang
Di sini kita perlu berhati-hati agar tidak mencampur dua hal yang berbeda.
Pengamanan swakarsa dalam pengertian hukum sekarang tidak otomatis sama dengan kelompok Pam Swakarsa yang muncul dalam konteks politik 1998.
Konsep pengamanan swakarsa memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dan kemudian berkembang menjadi konsep kemitraan masyarakat dengan kepolisian. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan partisipasi masyarakat tersebut tidak berubah menjadi tindakan main hakim sendiri atau kekerasan politik.
Jadi masalahnya bukan pada kata “swakarsa”.
Masalahnya muncul ketika kekuatan sipil digunakan tanpa batas yang jelas, terutama ketika ditempatkan untuk menghadapi kelompok sipil lain dalam konflik politik.
Pelajaran dari 1998
Pam Swakarsa memberi satu pelajaran penting tentang bagaimana sebuah gerakan sosial dapat dilemahkan.
Tidak selalu harus dibubarkan.
Tidak selalu harus dilarang.
Kadang cukup dengan membuat orang-orang yang berada di dalam masyarakat saling berhadapan.
Mahasiswa melawan kelompok masyarakat.
Kelompok masyarakat melawan mahasiswa.
Sementara persoalan awal yang sedang diperdebatkan perlahan tenggelam di balik keributan.
Inilah mengapa sejarah Pam Swakarsa tidak cukup dibaca sebagai cerita tentang sekelompok orang yang menjaga keamanan pada 1998. Ia harus dibaca dalam konteks politik yang lebih besar: siapa yang sedang berkuasa, siapa yang sedang menuntut perubahan, siapa yang ditempatkan di jalan, dan kepada siapa mereka diarahkan.
Sebab ketika sebuah gerakan yang semula menuntut perubahan politik berhasil dialihkan menjadi pertengkaran antarkelompok masyarakat, pertanyaan tentang kekuasaan bisa berubah menjadi pertanyaan tentang siapa yang paling kuat di jalan.
Dan di titik itulah gerakan mahasiswa kehilangan salah satu senjata terbesarnya yakni persatuan.
Sejarah Pam Swakarsa menunjukkan bahwa membenturkan masyarakat dengan masyarakat bukan sekadar persoalan keamanan. Dalam situasi politik tertentu, ia dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mengubah arah konflik.
Penulis: M Najib Sibti, mahasiswa dan saat ini aktif di klub Jurnalis Warga Surosowan
