Rencana pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Banten menuai kritik. Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah menilai pendekatan tersebut cenderung menitikberatkan pada solusi hilir tanpa pembenahan di tingkat hulu.
Menurut Aminullah, penggunaan PSEL berbasis pembakaran seharusnya menjadi opsi terakhir dalam hierarki pengelolaan sampah. Selain membutuhkan biaya investasi dan operasional yang besar, teknologi ini juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
“Di negara maju, pembakaran sampah itu pilihan terakhir. Sebelumnya mereka sudah kuat di pengurangan, pemilahan, dan daur ulang. Sementara di Indonesia, justru cenderung melompat ke teknologi hilir tanpa memperkuat pengelolaan di hulu,” kata Aminullah saat dihubungi lewat sambungan telepon, Selasa (07/04/2026).
Ia menekankan, pengelolaan sampah seharusnya dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga dan produsen. Regulasi pengurangan sampah oleh produsen serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dinilai menjadi langkah utama yang perlu diperkuat.
Aminullah juga menyoroti karakteristik sampah di Banten yang didominasi oleh sampah organik basah. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan PSEL yang membutuhkan sampah kering dengan nilai kalor tinggi.
“Kalau dipaksakan, harus ada proses tambahan seperti pengeringan dan pencacahan. Ini justru menambah biaya dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan baru,” katanya.
Sebagai alternatif, ia menyebut pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat, seperti pengomposan di tingkat RT dan RW, lebih relevan untuk diterapkan saat ini. Selain lebih murah, metode tersebut dinilai mampu mengurangi volume sampah secara signifikan.
Target operasional PSEL dalam beberapa tahun ke depan juga dinilai belum realistis, mengingat kompleksitas teknis dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan proyek serupa tidak mudah direalisasikan.
Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak serta-merta meniru negara seperti Jepang, Singapura, atau Swiss dalam penggunaan teknologi pengolahan sampah. Negara-negara tersebut, menurut dia, telah memiliki sistem pengelolaan sampah yang matang sebelum mengadopsi teknologi pembakaran.
“Kalau dipaksakan tanpa kesiapan, justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Selama pengelolaan sampah di hulu belum beres, solusi di hilir seperti PSEL tidak akan efektif,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten, Wawan Gunawan menyebut komposisi sampah di Banten saat ini masih didominasi sampah basah atau organik. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pengembangan proyek PSEL.
Ia menjelaskan, mayoritas sampah di Banten memiliki kadar air tinggi. Implementasi PSEL, menurut dia, akan lebih optimal jika sampah yang diolah telah melalui proses pemilahan sejak dari sumbernya. Ia juga menuturkan kemungkinan sampah lama yang telah menumpuk di tempat pemrosesan akhir belum tentu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembakaran.
“Kalau yang lama menggunung itu akan agak sulit untuk dijadikan PSEL juga. Minimal dari kita hilirnya sudah mulai memilah mana organik mana anorganik. Ketika dimasukkan program PSEL ini kapasitasnya sudah bagus,” ujarnya.
Meski demikian, Wawan tidak merinci persentase sampah basah di Banten. Ia menekankan pengolahan sampah organik membutuhkan teknologi yang lebih kompleks agar dapat terurai secara optimal.
“Karena minimal sampah basah ini secara terurai harus betul-betul pengolahan teknologinya harus yang bagus,” ungkapnya.
Terkait sosialisasi pemilahan sampah, Wawan menilai efektivitasnya sangat bergantung pada peran pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi, menurut dia, memiliki keterbatasan kewenangan dalam implementasi langsung di lapangan.
“Tergantung sosialisasi kepala daerah, karena provinsi tidak punya wilayah, kami hanya bisa mengkoordinir. Minimal kolaborasi dengan masyarakat setempat yang punya wilayahnya. Sekarang penegakan hukum kabupaten/kota punya perdanya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan pemerintah tengah mempercepat persiapan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) di Banten.
Menurut Hanif, Banten menjadi salah satu fokus penanganan sampah nasional. Pembangunan WTE akan dibagi dalam dua wilayah aglomerasi.
“Paling tidak ada dua aglomerasi yang akan dibangun Waste to Energy, yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dalam satu aglomerasi. Kemudian Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang pada aglomerasi yang lain,” katanya saat kunjungan kerja ke Kota Serang, Jumat (27/03/2026).
Ia menyebut proyek ini diproyeksikan membutuhkan anggaran di atas Rp1 triliun yang akan dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Nilai investasi yang besar, menurut dia, menuntut kehati-hatian agar proyek berjalan berkelanjutan.
Hanif menambahkan, pembangunan fisik WTE diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun hingga beroperasi penuh. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya pemilahan sampah dari hulu selama masa persiapan tersebut.
“Kalau sampahnya sudah terpilah, maka pada saat dibawa ke Waste to Energy akan memiliki nilai kalor yang relatif tinggi, sehingga menimbulkan efisiensi di dalam proses pembakaran dan tipping fee yang dikeluarkan pemerintah tidak terlalu besar,” jelasnya.
Ia menyebutkan fasilitas WTE di Banten direncanakan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari.
“Pengurangan sampah wajib dimulai di hulu sesuai dengan karakter demografi masing-masing. Semua ditanggung bersama, sampah adalah tanggung jawab kita bersama,” imbuhnya.
Penulis:
Jurnalis Warga Surosowan
