Serang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Biro Banten menggelar diskusi ‘Menolak Lupa Pagar Laut Tangerang Utara’ pada Rabu (12/3) kemarin. Aktivis, nelayan berbicara mengenai rentannya kehidupan nelayan akibat dampak rencana pembangunan. Termasuk di pesisir Tangerang yang ramai imbas pemagaran laut.
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menilai betapa lengahnya pemerintah kita akan imbas negatif mengenai sederet persoalan serupa di pesisir pantai. Yang terjadi di Tangerang, menurutnya jadi sebuah keberuntungan karena menjadi atensi publik dan perhatian.
“Saya tidak mau bilang kasus (Tangerang) ini menjadi keberuntungan ya sehingga menjadi atensi publik. Tapi ini memang bom waktu yang membuka mata masyarakat Indonesia tentang bagaimana bobroknya pemerintah kita,” ucapnya.
Nyatanya, kasus berkaitan dengan pesisir sebetulnya ada di Jakarta dan daerah pesisir laut lainnya. Namun sayangnya belum mendapatkan perhatian sebesar atau semassif kasus pagar laut yang ada di Tangerang, Banten.
“Saya tidak mau bilang kasus (Tangerang) ini menjadi keberuntungan ya sehingga menjadi atensi publik. Tapi ini memang bom waktu yang membuka mata masyarakat Indonesia tentang bagaimana bobroknya pemerintah kita,” ucapnya.
Sementara, nelayan tradisional yang menyuarakan keadilan pesisir Tangerang dan Banten, Kholid menilai adanya andil besar bahwa pejabat negara bersekongkol demi menyulap lahan pesisir guna keuntungan oligarki.
“Kalo melihat kejadian ini sudah ada pejabat yang kongkalikong. Pejabat mesra sama Aguan. Asoi-asoian sama oligarki,” tegasnya.
Kholid juga menduga bahwa pejabat negara menggandeng penegak hukum, guna menutup rapat kasus di pesisir Banten dengan menumbalkan Arsin bin Asip selaku Kepala Desa Kohod beserta tiga rekan lainnya. Mengingat pagar laut dibangun membentang sepanjang 30,16 meter, Kholid mempertanyakan darimana uang Arsin berasal jika memang terduga demikian.
Kholid juga berharap bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dicopot jabatannya. Menteri dianggap tidak mampu melindungi lahan perairan dari kepentingan oligarki.
“Arsin hanya penjahat kecil. Negara takut sama Aguan biar urusannya sama saya,” tegasnya.
Sementara itu, Sapariah Saturi dari jurnalis Mongabay menuturkan bahwa media-media berperan besar dalam mengawal investigasi isu-isu lingkungan hanya melibatkan aktor-aktor lokal sebagai tersangka.
“Pebisnis padahal sudah muncul. Kita bisa terus menguliti, menagih. Kenapa KKP jadi selembek dan kenapa aktor besar tidak ditangkap,” ujarnya.
Sapariah juga menuturkan untuk mengawal kasus ini diperlukan kerja sama media untuk saling tukar informasi, tidak hanya kerja-kerja jurnalistik saja mengusut tuntas kasus ini.
“Ini persoalan bersama. Di Tangerang, Batam dan lain-lain ini masalah bersama. Kalau media berjejaring bisa lebih cepat menangkal isu-isu tandingan yang dibuat pengusaha,” ungkapnya.
Penulis: Nadira/Jurnalis Warga
